Pejabat Tinggi Negara Sering Membuat Kegaduhan, Tidak Etis Menyalahkan Institusi lain




86berita.online/JAKARTA- Ribut dan Kisruh yang disebabkan oleh Kepala BP2MI Beny Rhamdani terkait permasalahan Pengiriman Barang Pekerja Migran Indonesia yang konon katanya tertahan sehingga terkesan menyalahkan Kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), tentunya membuat para Kader dan Loyalisnya tidak tinggal diam.

Salah satunya adalah Saleh Daulay anggota Komisi IX DPR-RI yang mengawasi masalah Ketenagakerjaan, menurutnya latar belakang terkait aturan itu. Ternyata, justru Benny yang paling berperan atas lahirnya aturan tersebut, bukan kementerian Perdagangan," katanya kepada wartawan, Senin (8/4/2024). 

Saleh mengaku dari informasi yang didapatnya, aturan terkait impor barang PMI itu berawal dari rapat terbatas yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Hasil rapat teknis dan rincian itulah yang kemudian dituangkan di dalam lampiran III Permendag No. 36/2023 yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya.

"Benny itu kan bagian dari pemerintah. Tidak hanya itu, dialah yang memaparkan dalam ratas sehingga aturan itu terbit. Kenapa tidak langsung cari jalan keluar? Kenapa kok malah menunjuk orang lain?" kata Saleh. 

Hal senada dilontarkan juga oleh Wasekjend 1 Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) Amri Abdi Piliang yang getol mengawasi Kebijakan Pemerintah, terlebih masalah Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran Indonesia, seharusnya selaku Pejabat Tinggi Negara Beny bersifat Arif dan Bijaksana dalam menyelesaikan masalah, tidak perlu menunjukan kepanikan dan kebodohannya dengan teriak-teriak di Media menyalahkan Menteri Perdagangan, seharusnya sebagai kepala BP2MI langsung berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai untuk mendapatkan Solusi.

Bukan kali ini saja Beny membuat Kegaduhan, Beny pernah menunjuk institusi TNI/POLRI terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kemnaker, Kementrian Luar Negeri, Duta Besar Indonesia Untuk Malaysia juga angkat bicara, hal ini tentunya tidak pantas dipertontonkan, dan Presiden Jokowidodo harus segera ambil tindakan tegas jangan ada Pembantunya yang suka menjilat dan menyalahkan institusi lain.

Masih kata Amri, Sepertinya Beny sedang cari Perhatian agar kembali diberi jabatan karena Capres 03 yang di dukungnya kalah, sementara dia termasuk orang yang paling membenci Prabowo Subianto dan menuduhnya Penculik, Pelanggar HAM dan tidak punya etik.

"Kalau dalam pepatah Melayu, Benny sedang menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Melakukan suatu perbuatan yang memalukan diri sendiri. Benny mau Lepas tangan," pungkasnya. 

(yanuar.Red)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama