86berita.com | Banyak kader-kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se- Sumatera Selatan kecewa atas gagalnya Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) PMII Sumsel yang dilaksanakan pada 4 dan 5 Maret 2022 di Kabupaten Lahat. Hal ini disebabkan adanya campur tangan dari Ketua Pengurus Besar Korps Putri (Kopri) Maya Muizatil Lutfillah yang tidak merupakan kekasih dari Ketua Demisoner PKC PMII Sumsel Husein Rianda. Pesta demokrasi yang di gelar oleh BPK PMII Sumsel itu justru dicederai Husin Rianda yang dinilai sangat tidak profesional lantaran adanya preman bayaran yang menghalang halangi kader untuk hadir bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap kader lainnya.
Bukan para kader PMII Sumsel saja yang dihalang- halangi oleh Husin Rianda, di luar arena forum Konkoorcab peserta aktif pun ikut menjadi korban intimidasi oleh oknum preman yang memang sengaja disiapkan oleh Husin Rianda.
Peserta dari PC OKU dan PC OKU Timur mengaku tidak diberi izin keluar forum tanpa alasan apapun, hal itu agar pemilihan segera dilakukan. Oleh sebabnya Konkoorcab dinilai sudah tidak mencerminkan organisasi yang berintelektual namun sudah mengambarkan organisasi premanisme.
Pelaksanaan Konkoorcab yang dilaksanakan semakin tidak sehat membuat para kader PMII Sumsel geram dan mendobrak paksa arena pelaksanaan kegiatan tersebut. Kondisi itulah membuat BPK Konkoorcab PMII Sumsel membawa paksa utusan PB PMII M. Irkham Thamrin untuk meninggalkan tempat pelaksanaan.
Ketua Defenitif PC PMII Oku Timur M. Mahzun Habibi ketika diwawancarai mengatakan sikap Husin Rianda sebagai Ketua Demisioner PKC PMII Sumsel mencerminkan pemimpin yang gagal dalam menjalankan roda demokrasi. Hal itu terlihat dalam pelaksanaan Konkoorcab yang melibatkan preman bayaran untuk mengintimidasi seluruh kader PMII yang tidak berpihak kepadanya.
"Ini sangat merusak roda demokrasi organisasi. Sebagai organisasi yang besar tentu kita menjadi acuan yang lain, " Ujarnya.
Sementara itu, Ketua Defenitif PC PMII OKU Anita Sari menyayangkan terjadinya intervensi yang dilakukan oleh Maya Muizatil Lutfillah pada Konkoorcab PMII Sumsel, hal ini berpotensi menimbulkan dinasti demokrasi yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Laporan : ( IMIN )
